JAKARTA Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati telah menyiapkan konsep taman di Rusunawa Jatinegara Barat.Untuk itu, Ratna akan melibatkan sejumlah pihak dalam pemasangan konsep taman tersebut. "Nanti kita (Dinas Pertamanan) ada pertemuan dengan tim pakar, bahas soal taman di rusunawa dan di sekitar pembongkaran Kampung Pulo," kata Ratna saat BANDA ACEH – Peringatan mega musibah tsunami yang digelar setiap tahun adalah salah satu upaya Pemerintah Aceh, untuk mengedukasi generasi penerus bangsa, untuk selalu siaga dan tangguh bencana, karena sebagaimana diketahui, Indonesia, khususnya Aceh adalah daerah yang berada dalam kawasan cincin api dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kepada awak media usai menyampaikan sambutan pada acara puncak peringatan 17 tahun tsunami Aceh, yang tahun ini di pusatkan di Lapangan Parkir Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Minggu 26/12/2021. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur, karena pandemi covid-19 trendnya sudah melandai, sehingga peringatan tsunami bisa digelar seperti hari ini. “Alhamdulillah, kita tentu harus bersyukur karena pandemi covid-19 saat ini tren nya melandai, sehingga kita dapat menggelar peringatan tsunami seperti hari ini. Namun, kewaspadaan tetap harus kita kedepankan dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari,” kata Nova. Gubernur menjelaskan, edukasi tetap menjadi poin utama dalam setiap peringatan tsunami. Selain itu, secara keilmuan kita harus sadar terhadap fenomena alam dan mengajarkannya kepada anak cucu. “Karena mencegah bencana alam tentu tidak bisa, tapi mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam tentu bisa. Nah hal inilah yang menjadi inti dalam setiap peringatan tsunami. Selain itu, kita juga ingin menjadikan tsunami ini sebagai pariwisata scientifik, pariwisata sejarah dan pariwisata fisik alam sebagai pelajaran penanggulangan fenomena alam kepada anak cucu,” kata Nova. Sementara itu, dalam sambutannya pada puncak peringatan 17 tahun tsunami Aceh tahun 2021, Nova mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menjadikan momentum peringatan tsunami sebagai sarana untuk muhasabah diri. “Tidak terasa, tujuh belas tahun sudah kita memperingati musibah Gempa dahsyat dan Tsunami, yang terjadi 26 Desember 2004 lalu. Setiap tahun, sebagaimana pada hari ini, kita kembali bertafakur, menundukkan kepala, melakukan refleksi, berdzikir, mengirimkan doa-doa terbaik kepada para syuhada yang telah mendahului kita,” kata Nova. Gubernur mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum peringatan tsunami sebagai sarana untuk meyakinkan masyarakat, dan mengedukasi generasi muda, agar semakin memahami makna “Siaga Bencana, Tangguh Bersama.” “Tsunami 17 tahun lalu tentu tidak kita sangka-sangka. Musibah ini telah membuka mata banyak pihak untuk terus mencari cara agar kita makin giat mengedukasi generasi penerus untuk bersiaga atas bencana yang mungkin timbul. Ikhtiar ini tak mungkin dilakukan hanya oleh Pemerintah saja. Kita harus siap berkolaborasi dan bersama-sama melakukan yang mungkin kita perbuat, sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing,” imbau Nova. Selain itu, sambung Gubernur, sebagai makhluk beragama, maka bila ada tantangan yang mungkin menghadang, kita semua , tentu akan mencari solusi agar tangguh menghadapinya dengan memohon pertolongan Allah. “Insya Allah, kegiatan dzikir dan do’a bersama, ziarah, tausiyah, santunan anak yatim, serta kegiatan pendukung lainnya pada peringatan kali ini, semakin menguatkan kita untuk senantiasa bersyukur dan terus bergerak maju ke masa depan Aceh yang lebih baik. Aceh hebat yang semakin damai dan sejahtera,” kata Nova. Dalam sambutannya, Gubernur juga mengajak masyarakat Aceh untuk mengenang kembali jasa serta keterlibatan warga dunia terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. “Kita tentu harus berterima kasih dan mengingat bagaimana saudara-saudara kita, pemerintah dan masyarakat berbagai suku bangsa di nusantara serta komunitas internasional, segera turun tangan meringankan beban derita kita 17 tahun silam. Terlalu banyak bila kita sebut di sini nama individu, perusahaan, organisasi masyarakat dan persona sejagat dari berbagai benua, yang telah membantu kita,” kata Nova. “Kita semua tentu yakin, bahwa mereka paham, bagaimana kita sangat berterima kasih dan senantiasa mengingat segala kebaikan mereka. Dan kita pun dengan tulus mendoakan agar mereka senantiasa di lindungi Allah dan menerima imbalan setimpal, sesuai amal dan perbuatannya,” sambung Gubernur. Untuk diketahui bersama, pasca tsunami setidaknya ada 53 negara yang telah berkontribusi pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh selepas bencana. Sebagai bentuk terima kasih kepada lembaga dan negara donor, Pemerintah dan masyarakat Aceh memberikan apresiasi kepada negara-negara tersebut yang secara simbolik diabadikan dalam bentuk monumen “thanks to the world” dan prasasti “thank you and peace” yang mencantumkan nama dan bendera negara, serta ekspresi rasa syukur dalam bahasa masing-masing negara bersangkutan. Gubernur mengajak masyarakat untuk menjaga Monumen yang berada di sepanjang “jogging track” Lapangan Blang Padang, Banda Aceh itu, sebagai salah satu wujud terima kasih masyarakat Aceh pada masyarakat dunia yang telah membantu masyarakat Aceh bangkit. Nova juga mengingatkan, sama seperti tahun lalu, peringatan tsunami tahun ini masih dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat berbasis Cleanliness, Health, Safety, Environment CHSE melalui prinsip 6 M yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. “Sesuai arahan Pak Presiden, dengan ditemukannya varian baru Omicron di Jakarta pada 16 Desember lalu, kita harus lebih meningkatkan lagi kewaspadaan. Karena, bukan tidak mungkin varian yang disebut-sebut jauh lebih mudah menyebar itu, akan menemukan jalan untuk masuk ke Aceh. Nauzubillahi minzalik,” kata Nova. Tetap Waspada, Siaga dan Tangguh Bencana Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan, bahwa hal terpenting dari seluruh rangkaian acara peringatan 17 tahun tsunami adalah perlunya semua pihak untuk memetik hikmah atas musibah yang telah lalu. Dan, dengan penuh kesadaran senantiasa bersiap siaga atas segala risiko bencana yang mungkin terjadi. “Selayaknya tetap kita simpan dalam kesadaran dan ingatan, bahwa negeri kita berada di Jalur Cincin Api dunia. Nanggroe Aceh yang bertuah ini, berada di depan sebuah megathrust atau patahan raksasa aktif, yang setiap saat dapat saja bergerak dan menimbulkan bencana,” ujar Nova mengingatkan. Karena itu, sambung Nova, dibutuhkan kolaborasi, bersama-sama bekerja, saling topang dalam semua ikhtiar terbaik bagi kemajuan masyarakat dan negeri. “Dengan keterlibatan semua pihak, kita akan dapat membantu masyarakat untuk bangkit dan berdaya. Kita akan selalu siaga menghadapi risiko bencana, menjadi tangguh bersama-sama,” pungkas Nova. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didampingi Istri Dyah Erti Idawati memberikan santunan kepada anak yatim pada acara puncak peringatan 17 tahun tsunami Aceh di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Minggu 26/12/2021. Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah anggota DPR RI serta unsur Forkopimda Aceh itu, Gubernur didampingi Istri Dyah Erti Idawati juga menyerahkan santunan kepada 60 orang anak yatim, yang secara simbolis diserahkan kepada 17 anak yatim, sebagai simbol pengingat 17 tahun tsunami. Peringatan 17 tahun tsunami Aceh juga diisi dengan Tausyiah singkat dari penceramah sekaligus ahli geologi Ustadz Faizal Andriansyah. Dalam Tausyiahnya, Ustadz Faizal menyampaikan sejumlah kejadian dan fenomena alam yang mungkin terjadi, khususnya di nusantara yang berada pada jalur cincin api dunia. “Upaya mengedukasi masyarakat dan generasi penerus adalah sebuah keharusan, karena hanya dengan pemahamanlah masyarakat dapat meminimalisir risiko bencana,” ujar Ustadz Faizal. Ustadz Faizal juga sempat mengutip Surat Al Fiil. Ustadz Faizal mengungkapkan, surat ini menggambarkan bagaimana Allah memberi pelajaran dan gambaran kepada Rasulullah, tentang kondisi kota Mekah pada masa kelahiran Rasulullah. arf Sumber
Pacitankucom, PACITAN - Tim ekspedisi destana tsunami dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) berencana akan menyisir pantai di Kabupaten Pacitan untuk melakukan edukasi kepada warga serta memetakan titik rawan bencana pada 22-23 Juli 2019. Mengutip informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan
- Pelaksana Tugas Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari mengklaim BNPB sudah memiliki program migitasi utama yaitu mengedukasi masyarakat pesisir di seluruh daerah rawan ini merespons hasil penelitian terbaru Pepen Supendi dan tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tentang adanya potensi tsunami setinggi 34 meter m akibat gempa megathrust sebesar 8,9 magnitudo M di selatan Jawa dan barat daya Sumatera.“Itu program utama, edukasi masyarakat pesisir itu tidak cuma di selatan Jawa, di seluruh daerah rawan tsunami,” kata Aam, sapaan akrabnya, ketika dihubungi Tirto pada Kamis 10/11/2022 menyebut BNPB telah mengedukasi masyarakat pesisir di daerah rawan tsunami hingga 52 ribu desa. Antara lain tersebar di barat Sumatera dan Selat menjelaskan edukasi tersebut secara umum bertujuan agar masyarakat bisa merespons dengan cepat terkait tsunami serta memutuskan untuk evakuasi pada saat yang tepat.“Yang harus kita tingkatkan adalah masyarakat itu bisa menentukan, bisa mengambil keputusan dari gejala alam,” ujar Aam mencontohkan gejala alamnya. Misal ada gempa kuat ataupun lemah, tetapi durasi gempanya lebih dari 30 detik dan itu dirasakan di daerah pesisir, maka masyarakat harus lari dari menjelaskan mengapa edukasi tersebut sebagai program utama dibanding yang lain seperti peringatan dini. Alasannya, kata Aam, secanggih apapun peringatan dini, itu tidak bisa menangkap secara detil dan tepat fenomena yang ada.“Saya itu 6,5 tahun di Jepang dari 2009 sampai 2015. Dan saya mengalami tiga kali tsunami selama di Jepang. Bahkan sistem peringatan dini tsunami di Jepang pun tidak bisa secara detil, secara tepat menangkap fenomena yang ada. Tapi apakah itu berguna? Iya, berguna sekali,” terang Aam, pada akhirnya keputusan yang akan diambil itu adalah masyarakat sendiri. Mereka akan mengevakuasi atau tidak. Bahkan pada tsunami Jepang tahun 2011 dan saat peringatan dini pertama disampaikan oleh pemerintah, warganya tidak langsung lari.“Jadi, respons masyarakat ketika menerima warning peringatan, itu beda-beda. Bahkan di daerah yang sistem peringatan dininya secara teknologi sudah sangat maju,” ucap karena itu, lebih lanjut Aam, ini yang harus BNPB tingkatkan dahulu soal bagaimana masyarakat merespons dan membuat keputusan yang tepat, dengan ada atau tidaknya peringatan dini berbasis teknologi tersebut.“Kita ini ada 17 ribu pulau, ada 6 ribu pulau yang berpenghuni, sekian ribu pulau-pulau kecil. Bisa tidak kita menjangkau semuanya? Tidak bisa,” jelas juga Peluang Indonesia Terbebas dari Ancaman Resesi Lewat KTT G20 Hubungan Pelik PDIP-Demokrat yang Tak Hanya soal Seteru Mega-SBY Efek Domino KTT G20 bagi Industri Pariwisata & Hotel di Bali - Sosial Budaya Reporter Farid NurhakimPenulis Farid NurhakimEditor Restu Diantina Putri
Edukasisalah satunya dapat dilakukan melalui media massa secara tepat, untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Guna mencegah kepanikan masyarakat seperti yang terjadi beberapa hari terakhir, dengan pemberitaan media mengenai hasil kajian peneliti ITB tentang potensi tsunami hingga 20 meter di wilayah selatan Jawa akibat

– Untuk menghadapi berbagai bencana baik bencana alam, bencana non-alam hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini paparan mengenai tujuan dilakukannya upaya penanggulangan bencana. Baca juga Sistem Penanggulanan Bencana Indonesia Tujuan penanggulangan bencana Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Menghargai budaya lokal. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baca juga Banyak Bencana Alam Terjadi Tahun Ini, Berikut Penjelasan BMKG Siapa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana? Menurut UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana Berikut ini tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai UU tersebut, meliputi Baca juga Curah Hujan Tinggi, Waspada Bencana Alam di Jateng Selatan dan Pegunungan Tengah Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Pemulihan kondisi dari dampak bencana. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang memadai. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Baca juga Ridwan Kamil Tetapkan Condition Tanggap Darurat Bencana untuk 5 Daerah Wewenang pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana Pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. Baca juga Sepanjang 2019, BNPB Catat Bencana Alam Terjadi di Republic of indonesia Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD yang memadai. Baca juga Tanggulangi Bencana, Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana Selain tanggung jawab, Pemerintah Daerah juga mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana denga provinsi dan atau kabupaten atau kota lain. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota. Baca juga Cianjur Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem, Ratusan Personel Tanggap Bencana Disiapkan Penetapan status bencana Lalu bagaimana cara pemerintah pusat maupun daerah menetapkan tingkatan bencana yang terjadi? Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator sebagai berikut Jumlah korban Kerugian harta benda Kerusakan prasarana dan sarana Cakupan luas wilayah yang terkena bencana Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram “ News Update”, caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

bloka.com. Kalapas Kelas I Malang, RB Danang Yudiawan terus maksimalkan proses pembangunan Taman Edukasi Berbangsa dan Bernegara di area Sarana Edukasi dan Asimilasi Ngajum milik Lapas Kelas I Malang Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (18/05/2022) Pada Selasa (17/05) kemarin, RB Danang Yudiawan mengajak jajarannya untuk memantapkan proses pembangunan yang nantinya

JAKARTA, - Persatuan Insinyur Indonesia PII mendorong pemerintah membangun sistem Peringatan Dini Tsunami, baik yang disebabkan gempa tektonik seismik maupun gempa non tektonik seperti gempa vulkanik yg terjadi di selat Sunda. Rekomendasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa yang terjadi di Banten dan Lampung. Ketua Umum PII Heru Dewanto mengatakan, dengan adanya sistem peringatan dini tsunami yang lebih kuat, maka bencana di Indonesia bisa dimitigasi. “Sistem peringatan dini adalah kebutuhan mutlak untuk Indonesia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia yang berada di Cincin Api Pasifik," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Rabu 26/12/2018. Pembangunan ini meliputi subsistem di hulu di tengah laut berupa sistem sensor pemantau perubahan muka laut seperti buoy, kabel bawah laut, dan radar. Saat ini baru ada sistem peringatan dini di pantai, bukan di hulu. Dengan kebijakan yang kompherensif mitigasi bencana dapat diintegrasikan dengan fungsi pertahanan negara, kemaritiman, dan perikanan. “Pembangunan sistem hulu ini harus terintegrasi dengan rantai sistem peringatan dini hingga ke hilir, yaitu masyarakat di daerah yang akan berpotensi terpapar dan para pengelola fasilitas umum yang vital di daerah pesisir,” kata itu, Ahli Tsunami PII yang juga Ketua Bidang Mitigasi Bencana PII Widjo Kongko menyebut kondisi dan situasi tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung adalah peristiwa fenomenal. Bencana tersebut dianggap langka dan tidak lazim karena tidak didahului oleh gempa tektonik sehingga masyarakat di sekitar pantai tidak sadar untuk melakukan evakuasi mandiri. “Sistem Peringatan Dini Tsunami yang dipicu oleh bukan gempa tektonik tidak ada, sehingga pihak otoritas atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tidak dapat mengeluarkan peringatan dini ke masyarakat,” kata Widjo. Widjo mengatakan, sistem operasional peringatan dini saat ini masih lemah karena hanya mengantisipasi tsunami akibat gempa tektonik. Sistem Peringatan Dini Tsunami BMKG baru akan bekerja jika sumber tsunaminya adalah gempa tektonik. Widjo mengatakan, PII siap melakukan kajian perihal mitigasi kebencanaan khususnya yang disebabkan tsunami bersama dengan stakeholder lainnya. Menurut dia, pemerintah harus mendorong penegakan hukum atas regulasi terkait dengan kelola tata ruang pemanfaatan daerah pesisir berbasis kebencanaan, terutama penentuan Batas Sempadan Pantai sesuai dengan Perpres 51/2016. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Kedungkandang MC - Tak hanya pemerintah dan perusahaan yang kian bersemangat membangun taman-taman cantik di Kota Malang. Warga RW 3 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang pun bersemangat dengan bergotong royong membangun Taman Edukasi di bantaran Sungai Amprong, Minggu (17/4). Sebagai bentuk apreasiasi, Wali Kota Malang H. Moch. Anton meresmikan secara langsung Taman Jakarta ANTARA News - Pemerintah harus memitigasi bencana tsunami untuk wilayah-wilayah yang rawan terdampak seperti di pesisir selatan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kata pakar geologi dari Brigham Young University Ron Harris. Harris dalam diskusi tentang mitigasi bencana tsunami di Jakarta, Jumat, memaparkan mitigasi bisa dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. "Mengapa tsunami di Aceh memakan banyak korban? Masalahnya komunikasi, tidak ada orang di Aceh yang tahu tentang tsunami," kata Harris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, Harris menyimpulkan prakiraan potensi terjadinya gempa berkekuatan di atas 9 skala Richter yang bisa menimbulkan tsunami yang sama seperti yang terjadi di Aceh pada 2004 bisa terulang di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. "Apa kita mau korban tsunami di Aceh terjadi lagi di Pulau Jawa?" kata Harris. Oleh karena itu dia menekankan pentingnya pemerintah melakukan mitigasi di daerah rawan seperti Pelabuhan Ratu dan Pangandaran Jawa Barat, Cilacap, Pacitan Jawa Timur, Denpasar dan Nusa Dua Bali, Lombok dan Sumba Nusa Tenggara Barat, pesisir selatan Pulau Timor, dan Waingapu Nusa Tenggara Timur. Harris menjelaskan potensi terjadinya gempa besar yang mengakibatkan tsunami dengan rumusan "20-20-20", yakni 20 detik lamanya gempa bumi untuk identifikasi potensi adanya tsunami, 20 menit jarak tempuh gelombang ke bibir pantai yang berarti waktu untuk evakuasi, dan 20 meter tinggi gelombang yang artinya masyarakat harus mencari tempat di ketinggian 20 meter untuk evakuasi. Dengan kategori seperti itu dan kondisi yang ada saat ini, wilayah yang paling berbahaya adalah Denpasar dan Nusa Dua Bali. "500 ribu orang tinggal di sana, 500 ribu orang yang berkunjung, satu juta orang ada di sana. Tidak ada tempat setinggi 20 meter dan harus evakuasi dalam 20 menit," ujar Harris. Berdasarkan simulasi model tsunami untuk wilayah selatan Bali, kawasan wisata di Denpasar dan Nusa Dua hampir dipastikan tenggelam oleh gelombang tsunami karena wilayahnya yang dekat sekali dengan air dan tak ada bangunan atau dataran tinggi. Oleh karena itu Harris berharap pemerintah Indonesia segera membuat rencana evakuasi secara matang, tidak hanya untuk Bali namun seluruh wilayah rawan Aditya RamadhanEditor Tasrief Tarmizi COPYRIGHT © ANTARA 2017 GARUT Wanaraja - Kebahagiaan menjadi salah satu poin penting dalam kehidupan, apalagi di masa pabdemi Covid-19 saat ini, kebahagiaan dibutuhkan untuk meningkatkan imun dalam rangka memperkebal tubuh di tengah wabah virus corona yang sedang melanda. Hal ini disadari betul oleh seorang pria asal Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, yang berinisiatif membangun Taman Bahagia Indonesia di Cilacap, CNBC Indonesia - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat akan ancaman gempa bumi dan tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan guna mengantisipasi skenario terburuk."Cilacap yang berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Eurasia. Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 m di pantai Cilacap, sebagai akibat dari gempabumi dengan kekuatan M = 8,7 pada zona megathrust dalam tumbukan lempeng tersebut" ujar Dwikorita saat membuka sekolah lapang gempa bumi SLG yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara di Cilacap, Jawa Tengah Rabu 27/7/2022.Kegiatan SLG tersebut dihadiri antara lain Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto menyebut prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan, namun merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan. Namun perihal kapan waktunya terjadi, kata dia, hal tersebut belum dapat diketahui, mengingat hingga saat ini belum ada satupun teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya skenario terburuk tersebut, lanjut Dwikorita, menjadi pijakan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Sehingga, andai kata terjadi gempa bumi dan tsunami sewaktu-waktu, diharapkan pemerintah dan masyarakat sudah siap dan tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kapan dan kemana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri atau kelompok."Masyarakat harus paham apa yang mesti dilakukan dan disiapkan, termasuk sarana prasarananya, keterampilan untuk menyelamatkan diri, jalur evakuasi, tempat aman yang semua harus sudah dipersiapkan secara matang. Apa lagi, khusus Kabupaten Cilacap, wilayah pantai merupakan kawasan padat penduduk, termasuk kantor pemerintahan, pusat perekonomian, dan lain sebagainya," menyampaikan BMKG bekerja sama dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD dan multi pihak terkait, rutin menggelar SLG di titik-titik rawan gempa bumi dan tsunami karena sangat bermanfaat untuk memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dalam mengelola risiko dan bencana."Keterlibatan pihak swasta di kawasan industri di Kab Cilacap juga sangat dinantikan dalam menguatkan Sistem Peringatan Dini Daerah yang telah dibangun dengan swadaya masyarakat dengan jumlah yang masih terbatas. Mengingat kawasan industri dan perekonomian di Pantai Cilacap juga masuk dalam zona rawan gempa dan tsunami, tentunya pihak swasta/industri harus bersiap pula dengan menguatkan Sistem Peringatan Dini di kawasan industri tersebut", katanya."Tanpa sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, dampak ikutan dari gempa dan tsunami di kawasan industri berpotensi memperparah intensitas kerusakan yang diakibatkan", lanjutnyaLewat SLG, BMKG memberikan informasi mengenai potensi bahaya gempabumi dan tsunami di daerah pelaksanaan. Sejak tahun 2021, pelaksanaan workshop SLG fokus pada edukasi gempabumi dan tsunami sekaligus menjadi wadah BMKG bersama masyarakat/komunitas untuk membentuk Masyarakat Siaga Tsunami Tsunami Ready Community untuk lebih menguatkan Ketangguhan Desa Tangguh Bencana DESTANAPada pelaksanaan workshop SLG, BMKG juga membantu pemerintah daerah dengan memberikan Peta Bahaya Tsunami di lokasi pelaksanaan. Hal tersebut bertujuan agar sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun mitigasi gempabumi dan tsunami di itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BMKG yang telah mengadakan SLG di Kabupaten Cilacap."Gempa dan tsunami tidak ada yang bisa memprediksi, semuanya dari Tuhan, dari Allah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus siap. Kesiapan ini harus disertai dengan edukasi melalui SLG ini," kata juga berharap, peserta yang mengikuti SLG bisa menyerap ilmu yang diberikan, menularkan, menerapkan dan menjelaskan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. Pengembanganekonomi kreatif juga sejalan dengan fokus pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini dalam menggenjot sektor pariwisata. Aminullah telah melabeli kuliner Banda Aceh dengan sebutan "3E"; enak, enak sekali, dan (w)enaaak sekali.

Foto Wakil Presiden Wapres Ma’ruf Amin kanan melakukan penanaman pohon di Pantai Kata, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa 6/4. Istimewa PARIAMAN – Disela-sela kunjungan kerja di Sumatera Barat, Wakil Presiden Wapres Ma’ruf Amin melakukan penanaman pohon di Pantai Kata, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa 6/4. Penanaman pohon tersebut tak hanya memperkuat mitigasi ancaman bahaya tsunami berbasis vegetasi, tetapi juga dapat mengurangi dampak abrasi akibat gelombang Pantai Kata merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bahaya tsunami. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan tanah yang landai sejauh 2 kilometer dari pesisir laut dibutuhkan vegetasi pelindung sebagai penahan dan pemecah gelombang Amin menyatakan bahwa pohon dapat mengurangi risiko bencana di pantai, seperti abrasi maupun tsunami.“Penanaman pohon di tepian pantai sebagai salah satu cara mengurangi risiko bencana,” ucap Ma’ruf pohon juga dilakukan bersama dengan Sekretaris Utama BNPB, Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Barat, Walikota Pariaman dan didampingi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI serta Anggota DPRD Kota bibit yang ditanam adalah 300 pohon ketapang, 100 pohon pule dan 100 pohon pinago, selanjutnya akan ditanaman pohon pinago secara bertahap. Jenis pohon tersebut dipilih karena dinilai memiliki keunggulan, seperti usia yang lebih panjang, batang yang tinggi, dan lebih kokoh sehingga juga bermanfaat menahan abrasi dan gelombang diharapkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar bisa merawatnya. Dengan harapan pohon tersebut bisa tumbuh dan memberi manfaat mengurangi risiko bencana. Terutama daerah pesisir pantai Pariaman rawan dengan tsunami dan abrasi. Apalagi ancaman bencana tidak bisa diprediksi kejadiannya, mengingat daerah Sumatera Barat menjadi daerah rawan Raditya JatiKepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Admin Humas Penulis Selvina Toisuta/M Arfari Dwiatmodjo

BerandaDaerah IMB Taman Edukasi Di Duga Ada Manipulasi Dokumen Persyaratan. Daerah; Hukum & Kriminal; Mata Redaksi; Nasional; Pemerintahan; IMB Taman Edukasi Di Duga Ada Manipulasi Dokumen Persyaratan. Penulis. redaksi01 - Agustus 30, 2021. 229. Facebook. Twitter. WhatsApp. Telegram. bagi warga yang ingin membangun sebuah bangunan.
TSUNAMI merupakan bencana yang belum dapat diprediksi waktunya. Namun, prakiraan mengenai daerah yang akan terdampak, ketinggian gelombang, dan luas daerah genangan dapat ditentukan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu wilayah di Tanah Air yang berisiko cukup besar dan rentan terdampak tsunami ialah Desa Pangandaran, Jawa Barat. Risiko itu meliputi ekonomi, sosial, dan fisik. UNESCO bersama Intergovernmental Oceanographic Commission IOC telah menyusun suatu program untuk rekognisi kesiapsiagaan tsunami di suatu wilayah melalui Tsunami Ready Program. Program ini disusun untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami. Terdapat 12 dua belas indikator dalam penetapan atau rekognisi itu, di antaranya ialah adanya peta bahaya tsunami dan peta evakuasi tsunami selengkapnya lihat grafik. Untuk memenuhi indikator Tsunami Ready IOC-UNESCO, Tim Pengabdian Masyarakat KK Hidrografi ITB yang diketuai oleh Wiwin Windupranata melakukan pendampingan di Desa Pangandaran melalui skema Pengabdian Masyarakat Bottom-Up ITB. Sebagai langkah awal, dilakukan survei lapangan secara berkala, yaitu pada November 2020 dan Maret 2021. Survei lapangan itu bertujuan untuk mengakuisisi data lapangan, seperti foto udara, data kependudukan, data inventaris desa, dan kebutuhan data lainnya untuk melengkapi indikator Tsunami Ready IOC-UNESCO. Kemudian pada 14 September 2021 dilakukan sosialisasi ke pemerintah desa serta instansi terkait soal hasil survei lapangan dan pengolahan data. Berdasarkan survei itu tim melihat jika semua indikator Tsunami Ready telah berhasil dipenuhi oleh Desa Pangandaran. Indikator pertama dalam Tsunami Ready IOC-UNESCO ialah wilayah bahaya tsunami harus ditetapkan dan masyarakat memiliki peta bahaya tsunami. Hal tersebut telah terpenuhi di Desa Pangandaran dengan adanya peta rendaman tsunami dengan menggunakan pemodelan numerik. Pemodelan ini, baik yang dirilis oleh instansi pemerintah atau berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Desa Pangandaran juga telah memenuhi indikator dua, yakni mengenai perkiraan jumlah penduduk yang berada di wilayah bahaya tsunami. Data penduduk didapatkan dari data Desa Pangandaran pada 2021. Sebagai indikator tiga, IOC-UNESCO menentukan bahwa masyarakat harus menempatkan informasi publik tentang tsunami yang berisi mengenai rute evakuasi tsunami. Indikator ini pun telah dipenuhi dengan adanya informasi publik di sepanjang pesisir pantai Desa Pangandaran. Meski begitu, pemenuhan indikator ini masih belum sempurna karena pada data yang didapat dari instansi setempat, terdapat beberapa kesalahan koordinat. Kesalahan ini perlu diperbaiki dengan melakukan inventarisasi ulang. Indikator empat dalam Tsunami Ready ialah adanya inventarisasi sumber daya ekonomi, infrastruktur, politik, dan sosial yang terkait dengan pengurangan risiko bencana tsunami. Dari sisi sumber daya ekonomi Pemerintah Desa Pangandaran telah menganggarkan dana desa untuk penanggulangan bencana tsunami. Keterangan ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan pada saat survei di lapangan. Meski begitu, jumlah dana desa tidak disebutkan secara spesifik. Beberapa sumber daya infrastruktur juga telah disiapkan pemerintah setempat, yang berupa beberapa titik pengungsian sementara di kawasan Desa Pangandaran dan sekitarnya, seperti wilayah Cagar Alam dan shelter evakuasi lima lantai yang terdapat pada perbatasan Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. Terdapat juga tujuh rekomendasi hotel yang di tetapkan sebagai tempat evakuasi mengingat banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pangandaran. Dari segi sumber daya politik dan sosial, Pemerintah Daerah dan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat FKDM telah menyusun kerangka berpikir tanggap darurat jika terjadi bencana tsunami. Rancana tanggap darurat ini dituangkan pada dokumen emergency operation plan EOP yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor 144/47-Kpts/Desa/2020. Efektivitas rencana evakuasi ini dapat dilihat dengan melakukan simulasi evakuasi. Selain itu, FKDM Pangandaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangandaran menyelenggarakan kegiatan pendidikan kebencanaan dan mempersiapkan kegiatan terkait kesiapsiagaan bencana di wilayah desa Pangandaran. Selain itu, organisasi Linmas, Komunitas Nelayan, dan Komunitas Pengusaha Pariwisata di Pangandaran juga mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana, khususnya bencana tsunami. Pada indikator lima disebutkan mengenai peta evakuasi tsunami yang harus mudah dipahami. Penentuan peta evakuasi tsunami dilakukan oleh otoritas lokal bekerja sama dengan masyarakat. Terdapat beberapa peta evakuasi tsunami yang telah dibuat berbagai instansi termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BPBD dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Perbedaan dari peta evakuasi tersebut terletak dari perbedaan informasi yang disajikan, terutama pada detail informasi dan tujuan evakuasi tsunami. Hal ini harus dikoreksi dengan penyeragaman informasi yang akan disampaikan agar masyarakat, khususnya wisatawan yang baru tiba di Pangandaran tidak kebingungan dan dapat mengetahui tempat dan arah evakuasi tsunami. Selain berbagai sumber daya yang telah disiapkan pemerintah daerah, pengembangan, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting. Hal tersebut tercantum dalam indikator enam Tsunami Ready. Pengembangan dan pendistribusian materi edukasi tsunami di Desa Pangandaran dilakukan secara khusus oleh BPBD Pangandaran bekerja sama dengan FKDM Desa Pangandaran. Salah satu bentuknya ialah pengembangan materi pendidikan berupa program goes to school GTS yang memberikan edukasi mengenai kebencanaan secara umum kepada siswa SD-SMP-SMA di wilayah Pangandaran. Selain itu, BMKG juga memiliki materi edukasi bencana tsunami yang dibuat dan dapat diterapkan secara nasional yang dapat digunakan untuk edukasi tentang bencana tsunami. Sosialisasi dan sarananya Indikator tujuh dalam Tsunami Ready ialah adanya kegiatan sosialisasi atau pendidikan yang diadakan setidaknya tiga kali dalam satu tahun. Daerah Pangandaran telah mengadakan kegiatan pendidikan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan tahunan itu digagas oleh BPBD Pangandaran bersama dengan FKDM Desa Pangandaran. Kegiatan rutin yang dilakukan ialah Hari Siaga Bencana pada 26 April dan Peringatan Tsunami Pangandaran pada 17 Juli serta kegiatan GTS. Selain itu terdapat juga kegiatan edukasi dan kesiapsiagaan pada Indian Ocean-wide tsunami exercises IOWave tahun 2016, dan Sekolah Lapangan Geofisika SLG tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BMKG dan BNPB, serta Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Destana tahun 2019 yang diadakan oleh BNPB. Untuk pemenuhan indikator delapan, yakni adanya latihan komunitas tsunami paling tidak dua tahun sekali, juga telah terpenuhi. Sementara untuk indikator sembilan mengenai Emergency Operation Plan EOP, Desa Pangandaran telah memiliki dan diresmikan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor 144/47-Kpts/Desa/2020. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Pangandaran dan FKDM, dokumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk keadaan darurat saat terjadinya bencana tsunami di wilayah Pangandaran. Hasil indikator sepuluh mengenai adanya kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat tsunami juga sudah tersedia di Desa Pangandaran. Hal ini dengan adanya tim kesiapsiagaan bencana Desa Pangandaran yang terdiri dari FKDM dan Linmas yang saling berkoordinasi membantu dalam merespons kejadian bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Kemudian keputusan tanggap darurat disampaikan melalui media sosial untuk diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu, Desa Pangandaran juga memiliki Command Center dan perangkat diseminasi pada Gambar 2 seperti CCTV untuk memantau tsunami, sirene, dan pengeras suara yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi operasi tanggap darurat tsunami. Command Center berada di Kantor Desa Pangandaran yang terhubung dengan perangkat sosialisasi yang tersebar di Pantai Timur, Pantai Barat, Pasar Wisata dan Kantor Desa Pangandaran. Desa Pangandaran merupakan salah satu desa yang memiliki kemampuan menerima informasi bahaya tsunami selama 24 jam dalam media komunikasi seperti melalui media sosial antar instansi seperti BMKG, BPDB, pemerintah desa, dan FKDM. Kemudian adanya laman Desa Pangandaran dan SMS dalam penyebarluasan informasi resmi dari BMKG dan melalui Warning Receiver System. Adanya sarana-sarana itu merupakan bentuk pemenuhan indikator Tsunami Ready kesebelas. Selain adanya penyebarluasan informasi gempa dan peringatan dini antar stakeholder, Desa Pangandaran juga memiliki sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Penyebaran informasi tersebut dilakukan menggunakan media komunikasi, seperti handy talkie, media sosial, speaker dan sirene pada alat penyebaran pusat komando, dan sirine tsunami di Gedung Telkom Pangandaran. Begitulah Desa Pangandaran memenuhi indikator 12 Tsunami Ready. Di sisi lain, meski ke-12 indikator telah terpenuhi di Desa Pangandaran, tetap dibutuhkan adanya komitmen dari masyarakat serta pemerintah untuk menjaga pemenuhan indikator-indikator itu. Hal ini termasuk pula komitmen untuk menjaga infrastruktur mitigasi bencana tsunami di Desa Pangandaran sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. M-1

TeksFoto : Bupati Serdang Bedagai melakukan pemotongan pita bersama Kapolres Sergai dan perwakilan Kejari Sergai. (Foto/ist) Geosiar.com,Sergai - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir.H.Soekirma n resmikan taman edukasi bantaran Sungai pertama di Sergai,yang dilaksanakan di bantaran sungai Rampah Kecamatan Sei Rampah,Sergai, Kamis (23/07/2020) sekitar jam 11.00 WIB.

Memahami seperti apa bangunan yang ramah gempaPadang ANTARA - Pemerintah Kota Padang terus melakukan edukasi kebencanaan kepada warga yang berada di zona merah tsunami sebagai upaya meminimalkan korban jiwa jika bencana terjadi. "Kota Padang berada di bibir pantai Samudra Hindia, Padang termasuk daerah rawan bencana kami berharap seluruh warga memiliki pengetahuan yang baik saat menghadapi bencana," kata Asisten I Setdako Padang Edy Hasymi di Padang, Senin pada kegiatan kelurahan Siaga Bencana 2022. Menurut dia saat ini dari satu juta penduduk Kota Padang, 60 persen diantaranya berada di zona merah tsunami sehingga warga tersebut mesti dibekali dengan edukasi menghadapi bencana. "Keterampilan dan pemahaman dalam menghadapi bencana mesti dimiliki oleh setiap orang. Karena warga yang tidak memiliki keterampilan saat terjadi bencana akan terlebih dahulu menjadi korban," katanya. Ia menyampaikan selama ini, Pemkot Padang memang telah melakukan edukasi kepada masyarakat. Baca juga 10 tahun gempa Padang dan peningkatan kewaspadaan bencana Baca juga Padang perkuat pengembangan sekolah siaga bencana "Bahkan Kota Padang diharapkan menjadi kota cerdas bencana. Namun edukasi yang diberikan kepada masyarakat sempat terhenti karena pandemi COVID-19," katanya. Edy berharap edukasi dalam menghadapi bencana dapat diberikan pihak kelurahan kepada seluruh warga. Karena itu, ia berkeinginan seluruh aparat di kelurahan dan masyarakat memahami edukasi atau pengetahuan tentang kebencanaan yang diberikan narasumber dalam kegiatan Kelurahan Siaga Bencana Tahun 2022. “Dengan demikian pengetahuan yang didapat kemudian diberikan kepada seluruh warga,” katanya. Kegiatan Kelurahan Siaga Bencana Tahun 2022 diikuti lima kelurahan diikuti lurah beserta perangkat kerjanya termasuk masyarakat setempat untuk mengedukasi bencana dari sejumlah narasumber. Lima kelurahan itu yakni Berok Nipah, Purus, Lubuk Buaya, Gates, serta Air Tawar Barat yang seluruh daerah itu berada di bibir pantai. Plt Kalaksa BPBD Padang Arfian mengatakan salah satu tujuan kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif membangun kesiapsiagaan masyarakat. "Termasuk melindungi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana," kata dia. Sebelumnya pakar gempa Dr Badrul Mustafa menilai kapasitas individual menjadi salah satu kunci seseorang bisa selamat dari bencana gempa dan tsunami. "Kapasitas individual yang dimaksud adalah pemahaman seseorang tentang bencana sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan saat gempa dan tsunami terjadi," kata dia. Ia memberi contoh orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang gempa dan tsunami sebelum bencana terjadi sudah paham apa tanda-tandanya dan apa yang harus dilakukan jika bencana datang. "Jadi kalau di daerah yang rawan maka kapasitas individu termasuk memahami seperti apa bangunan yang ramah gempa dan sesuai standar," kata dia. Kemudian kapasitas individu harus menular kepada lingkungan sehingga semua pihak akan bersinergi saling untuk saling menyelamatkan. Baca juga Zona merah bencana diminta tidak dijadikan daerah pemukiman Baca juga "Zona merah" tsunami ada di 26 desa Kabupaten Mukomuko, kata BPBDPewarta Ikhwan WahyudiEditor Zita Meirina COPYRIGHT © ANTARA 2022

.
  • idg2gkalzo.pages.dev/181
  • idg2gkalzo.pages.dev/211
  • idg2gkalzo.pages.dev/44
  • idg2gkalzo.pages.dev/439
  • idg2gkalzo.pages.dev/381
  • idg2gkalzo.pages.dev/8
  • idg2gkalzo.pages.dev/423
  • idg2gkalzo.pages.dev/326

    • pemerintah membangun taman edukasi tsunami di daerah